Netanyahu Tetap Ingin Kuasai Gaza Walau Ditolak Militer dan Oposisi

POTRET BERITA — Meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras melanjutkan rencana serangan besar-besaran ke Jalur Gaza.

Keinginannya ini menuai kecaman, bahkan dari kalangan militer, intelijen, hingga oposisi pemerintah Israel sendiri.

Dalam rapat terbaru bersama Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, Netanyahu membahas rencana operasi militer penuh di Gaza. Namun, Zamir menilai strategi tersebut berpotensi menjadi bumerang dan malah membahayakan pasukan Israel di lapangan.

Sejumlah tokoh oposisi seperti mantan PM Yair Lapid dan keluarga sandera Hamas juga menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana ini.

Bukan hanya elite politik, ratusan mantan personel militer Israel turut menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat. Mereka meminta AS turun tangan untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza.

“Menurut penilaian kami, Hamas tidak lagi menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional,” tulis organisasi Komandan Keamanan Israel (CIS), yang beranggotakan mantan jenderal dan pejabat tinggi pertahanan, di media sosial X.

Kondisi Pasukan Israel Semakin Buruk

Di tengah rencana perluasan serangan, kondisi fisik dan mental prajurit Israel di Gaza justru semakin memburuk. Banyak dari mereka yang mengalami trauma berat dan gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) akibat tekanan selama operasi militer berlangsung.

Meski demikian, Netanyahu tetap bersikukuh melanjutkan kampanye militernya di Gaza. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya motif di balik upaya keras Netanyahu untuk terus menggempur Gaza?

Beberapa pejabat pemerintahan menyatakan bahwa rencana tersebut bertujuan untuk membebaskan para sandera dengan selamat. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengklaim serangan besar diperlukan karena kesepakatan pembebasan sandera sebelumnya telah gagal mencapai hasil.

Namun, para pengamat menilai pernyataan tersebut tak sepenuhnya mencerminkan realitas. Ahli politik dari King’s College London, Ahron Bregman, menyebut Netanyahu tengah memanfaatkan situasi perang untuk kepentingan pribadinya.

Menurut Bregman, Netanyahu sedang menghadapi tekanan besar di dalam negeri, termasuk kasus hukum atas dugaan korupsi serta desakan mundur dari berbagai pihak. Dengan memperpanjang konflik, Netanyahu bisa mengulur waktu untuk menghindari sidang dan menjaga koalisi politiknya tetap utuh.

“Perang adalah cara Netanyahu untuk bertahan secara politik,” ujar Bregman, dikutip dari Al Jazeera.

Kasus Hukum Membayangi Netanyahu

Sejak beberapa tahun lalu, Netanyahu tersandung tiga kasus korupsi besar yang dikenal sebagai Kasus 1000, 2000, dan 4000. Tuduhan yang diarahkan kepadanya mencakup suap, penipuan, serta penyalahgunaan jabatan.

Ia bahkan sempat dijadwalkan hadir di pengadilan beberapa waktu lalu, tetapi kehadirannya dibatalkan dengan alasan kondisi kesehatan. Situasi ini menambah keraguan publik akan integritas kepemimpinannya.

Menjaga Dukungan dari Kelompok Sayap Kanan

Netanyahu tampaknya lebih fokus menjaga dukungan dari pendukung setianya di kalangan sayap kanan, daripada menyudahi perang. Serangan ke Gaza dan provokasi terhadap Iran dinilai sebagai cara Netanyahu mempertahankan kekuatan politiknya menjelang pemilu.

Analis politik Israel, Nimrod Flaschenberg, menilai Netanyahu tak terlalu peduli dengan kritik publik, selama kelompok pendukung utama tetap mendukungnya.

“Dia hanya butuh menjaga loyalitas kelompok sayap kanan dan memastikan posisinya tetap aman. Itu saja fokusnya,” jelas Flaschenberg.

Sementara itu, hasil survei pada Mei lalu menunjukkan bahwa masyarakat Israel percaya Netanyahu lebih berambisi mempertahankan jabatannya daripada benar-benar ingin mengakhiri perang.

Yossi Mekelberg, profesor dari lembaga pemikir Chatham House, bahkan menyebut Netanyahu terputus dari kenyataan.

“Seorang pemimpin yang waras pasti sudah mundur dari jabatan ini. Tapi yang terjadi, dia terus berpegang pada kekuasaan hanya demi kepentingan pribadi,” ujar Mekelberg.